Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) turut terkena getah akibat sejumlah alumnninya tersandung kasus hukum. Namun demikian, persoalan hukum yang dihadapi bukan lagi tanggung jawab HMI sebagai organisasi.
"Itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing alumni. Dari sisi sitem nilai yang terintegrasi dalam pengkaderan, semuanya telah memberikan nilai yang paripurna. Beberapa hal yang mendasar perilaku, idealnya harus sesuai dengan perjuangan HMI," kata salah satu Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI), Viva Yoga Mauladi.
Hal itu dikatakan Yoga menjawab pertanyaan wartawan dalam jumpa pers usai buka puasa bersama Persatuan Alumni (PA) GMNI dan Korps Alumni HMI (KAHMI) di rumah dinas Ketua MPR, Jl Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Senin (8/8/2011).
Tokoh-tokoh senior dua organisasi yang hadir dalam jumpa pers antara lain Soekarwo (Ketua PA GMNI), Akbar Tandjung, Siswono Yudo Husodo, Mahfud MD, Theo Sambuaga dan Jafar Hafsah.
Anas Urbaningrum, eks Ketua Umum PB HMI yang kini Presidium KAHMI, tidak hadir dalam acara. Seperti diketahui, Anas belakangan ikut disebut dalam kasus dugaan korupsi M Nazaruddin.
Selain menjadi tanggung jawab pribadi, Yoga menjelaskan, persoalan hukum yang melilit alumni HMI merupakan tanggung jawab partai masing-masing, tempat dimana mereka berkarier.
"Kalau udah jadi politisi, tergantung partai masing-masing," kata Yoga.
Dia menjelaskan, proses pengkaderan di HMI dilakukan dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai integritas, yang nantinya bisa menjadi sumber energi untuk membangun intelektualitas dan profesionalitas.
"HMI menyediakan lingkungan formal maupun nonformal dalam perkembangan jati diri, menjadi muslim intelektual dan profesional," katanya.
sumber : detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar